Kamis, 03 Januari 2013

Pelaksanaan MDGs untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia*


Pendahuluan
Republik Indonesia sampai dengan saat ini telah merdeka selama 64 tahun. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertujuan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama masa kemerdekaan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain melakukan pembangunan yang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.
Urusan kesejahteraan memang merupakan urusan yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahkan urusan kesejahteraan telah menjadi bahan pembicaraan di dunia internasional. Hal ini karena masyarakat di negara berkembang dianggap belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaliknya dengan negara-negara maju. Kemudian isu ini berkembang menjadi tujuan yang diupayakan untuk dpat dicapai pada tahun 2015 sebagai tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia, tujuan itu terdiri atas delapan tujuan yang disebut dengan MDG’s atau Millenium Development Goals.


Pembahasan
Millenium Development Goals
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia dan 188 Negara lainnya menandatangani Deklarasi Millenium Persatuan Bangsa Bangsa atau Millenium Development Goals(MDGs). MDGs sendiri bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan perdamaian dan hak asasi manusia, kesetaraan gender dan kesinambungan lingkungan hidup. MDGs tersebut meletakkan secara spesifik target terukur yang harus dicapai oleh masyarakat global di tahun 2015 (Modul pelatihan PNPM Mandiri 2009).
MDGs sendiri memiliki delapan tujuan yang masing-masing tujuan telah dibuat target tersendiri. Ke_delapan tujuan tersebut adalah:
1.      Menanggulangi Kemisikinan dan Kelaparan
a.    Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1/hari menjadi setengahnya antara 1990-2015
b. Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015
2.      Mencapai pendidikan dasar untuk semua
Target 3: Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling)
3.      Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
4.      Menurunkan angka kematian anak
Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015
5.      Meningkatkan kesehatan ibu
Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990-2015 sebesar tiga perempatnya
6.      Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya
a.   Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015
b.    Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015
7.      Memastikan kelestarian lingkungan hidup
a.  Target 9:         Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
b.  Target 10: Penurunan sebesar separuh, proposisi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
c.  Tahap 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020
8.      Membangun kemitraan global untuk pembangunan
Kemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MGD antara lain di bidang perdagangan, investasi, pengembangan kapasitas, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ICT dan environmental sustainability. Target untuk tujuan ini antara lain adalah:
a.    Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan kuota untuk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
b.    Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
c.    Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang mengenai masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
d.    Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
e.    Dalam kerja sama dengan pihak pharmaceutical, menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
f.     Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

MDGs di Indonesia
Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangi kesepakatan tentang MDGs maka Indonesia pun diwajibkan mencapai tujuan yang telah dicanangkan tersebut. Dan setiap tahun Bappenas membuat laporan atas pelaksanaan MDGs di Indonesia.

Menanggulangi Kemisikinan dan Kelaparan
Tujuan pertama ini merupakan tujuan yang penting. Pada bulan Juli 2009, BPS mengumumkan bahwa penduduk miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2009 berjumlah sekitar 32,53 juta jiwa (14,5% dari total populasi Indonesia). Sementara pada Maret 2008 disebutkan jumlah penduduk miskin sebesar 34,96 juta jiwa atau sebesar 15,42% dari total populasi Indonesia (laporan BPS Juli 2009). Jumlah penduduk miskin ini masih bisa diperdebatkan karena tidak seragamnya kriteria untuk mengukur kemisikinan yang dipergunakan oleh banyak peneliti. Banyak yang menyangsikan angka yang dikeluarkan oleh BPS ini dan menyebutkan bahwa sebenarnya angka kemiskinan di Indonesia jauh lebih besar dari angka tersebut. 
Perdebatan tentang kemiskinan dengan MDGs pun masih banyak dilakukan karena ukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan satuan mata uang dollar, di mana kurs mata uang dalam negeri kita selalu berfluktuasi terhadap nilai dollar. Tentu saja hal ini menimbulkan pengukuran yang tidak sederhana dari waktu ke waktu. Penggunaan indikator mata uang dollar memang sering menimbulkan masalah. Terdapat indikator lain yang dapat memberikan informasi pelengkap yaitu rasio kesenjangan kemiskinan (poverty ratio gap) yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan.
Dalam mencapai target kedua yaitu menurunkan proporsi penduduk yang menderita kepalaran menjadi setengahnya sampai tahun 2015, dapat dilihat dari prevalensi anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan berat badan kurang. Dalam laporan MDGs oleh Bappenas tahun 2007, disebutkan bahwa angka ini ada pada 28% dan cenderung naik, sehingga target ini kemungkinan tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Indikator lain adalah proporsi penduduk yang mengkonsumsi kebutuhan minimumnya perhari. Penulis belum banyak mendapatkan data untuk menjelaskan perhitungan yang satu ini.

Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
Tujuan kedua MDGs ini adalah memastikan bahwa semua anak Indonesia menerima pendidikan dasar.  Walaupun berdasarkan data secara nasional target ini hampir tercapai, akan tetapi ternyata data ini berbeda dan terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lain. Pada saat ini terdapat 9% anak harus mengulang di kelas satu sekolah dasar. Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar 5% putus sekolah. Akibantnya sekitar 25% anak Indonesia tidak lulus dari sekolah dasar (laporan MDGs Bappenas 2007).
Target pemerintah Indonesia yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun juga sulit terwujud karena hanya 67% lulusan sekolah dasar yang mendaftar di sekolah lanjutan pertama. Ini belum terhitung yang putus sekolah pada jenjang ini. Sedangkan angka melek huruf yang dirilis oleh Bappenas adalah sebesar 99,4% dan angka ini mungkin tidak setinggi ini karena metode yang dilakukan sangat sederhana sehingga tidak memotret keadaan yang sebenarnya.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Dalam banyak hal perempuan Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, walau masih jauh dari kesetaraan gender. Target dari tujuan ini adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan paling lambat pada tahun 2015. Hal ini sangat wajar karena jumlah penduduk perempuan saat ini lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki sehingga pemberdayaan perempuan merupakan sesuatu yang penting dan mutlak dilakukan demi kemajuan bangsa.
Yang menjadi indikator utama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi.pada tahun 2007, rasio di pendidikan dasar sebesar 99,4% sedangkan di pendidikan lanjutan pertama dan lanjutan atas adalah 99,9% dan 100,0% dan untuk pendidikan tinggi sebesar 102,5%. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun yang mencapai 99,9%. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non pertanian yang di Indonesia sangat rendah yaitu hanya 33%. Dan indikator keempat adalah proporsi perempuan dalam parlemen yang kenyataannya proporsinya hanya 11,3% (laporan MDGs Bappenas tahun 2007).

Menurunkan angka kematian anak
Usia harapan hidup manusia Indonesia memang makin lama makin meningkat, akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan rendahnya angka kematian anak. Pada 2005 proporsi anak yang meninggal baik ketika bayi atau sebelum mencapai usia lima tahun mencapai 40 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini disebabkan kurangnya layanan kesehatan yang diterima baik oleh ibu maupun anak.
Anak yang menerima imunisasi difteri, batuk rejan dan tipus hanya sekitar 85% dan yang menerima imunisasi lengkap hanya sekitar setengah dari angka tersebut. Untuk imunisasi campak pada tahun 2006 mencapai 71,6% untuk bayi dan 82% untuk anak di bawah 23 bulan. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi harus terus ditingkatkan karena seriusnya penyakit campak ini terhadap kesehatan secara keseluruhan.

Meningkatkan kesehatan ibu
Setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Dan sebenarnya hal tersebut dapat dicegah dengan memberikan akses dan layanan kesehatan yang baik kepada ibu. Akses dan layanan tersebut diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Akan tetapi masih banyak perempuan Indonesia yang melakukan persalinan ditolong oleh tenaga tradisional. Masalah biaya merupakan masalah klasik yang menjadi persoalan utama mengapa mereka tidak mencari tenaga terlatih. Tentunya hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh jajaran dinas kesehatan di Indonesia untuk memberikan penyuluhan tentang perlunya datang ke tenaga kesehatan yang terlatih dan memberikan akses informasi kepada keluarga tentang hal tersebut.
Tujuan ini mempunyai target yaitu menurunkan angka kematian ibu sebesar 75%. Melihat kecenderungan angka kematian ibu setiap tahun, agaknya target tersebut terlalu ambisius. Sedangkan indikator persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih kiranya dapat dicapai karena hingga saat ini angkanya sebesar 72,4%.

Memerangi HIV/AIDS, Malaria serta penyakit menular lainnya
Penyakit menular merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia sehingga penularannya harus dicegah melalui cara-cara yang sistematis. Dalam urutan pertama penyakit menular berbahaya saat ini adalah HIV/AIDS yang penularannya dibarengi dengan merebaknya penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi kita semua karena hingga kini penyakit ini belum diketahui obatnya. Sampai tahun 2007, prevalensi penyebaran penyakit ini sebesar 0,1% di tingkat nasional, namun tidak ada indikasi bahwa kita telah menghentikan laju penyebaran penyakit ini. Bahkan di beberapa daerah, balita pun telah tertular penyakit mematikan ini yang menandakan bahwa pemerintah belum serius melihat permasalahan ini.
Untuk penyakit malaria, memang saat ini kita sudah tidak banyak mendengar kejadian penularannya, ini berbanding terbalik dengan penyakit demam berdarah yang menjadi momok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Demikian juga dengan penyakit TBC yang tingkat kejadiannya samapi tahun 2007 mencapai 582.000 kasus per tahunnya.

Memastikan kelestarian lingkungan
Banyak kerusakan alam yang dihasilkan selama proses pembangunan yang telah kita lakukan selama ini. Tujuan ketujuh MDGs adalah untuk mencega hal tersebut. Ini penting bagi negara kita karena Indonesia memiliki jumlah hutan yang cukup besar. Namun tidak untuk jangka panjang, selama periode 1997 hingga 2000, Indonesia kehilangan 3,5 juta hektar hutan setiap tahun.
Kerusakan alam menimbulkan banyak bencana alam, seperi banjir dan longsor. Saat ini kita sering melihat bencana tersebut datang menghampiri kita sehingga kita harus memperhatikan lingkungan dalam proses pembangunan kita. Indonesia mamang banyak mendapat tekanan untuk melestarikan hutannya dan bagi beberapa orang hal tersebut bukanlah cara yang adil bagi negara berkembang karena bagaimana pun juga hal itu dilakukan demi memberikan pasokan bagi negara-negara maju.
Prinsip yang kemudian banyak kita kenal adalah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mengutamakan kepentingan generasi di masa depan dalam mewarisi alam dan lingkungan serta sumber-sumber yang ada di dalamnya. Dengan prinsip ini maka kita tidak boleh membabi buta dalam melakukan pembangunan seperti menebang hutan tanpa memikirkan kepentingan generasi masa depan tersebut.
Berkaitan dengan kelestarian lingkungan maka ketersediaan dan akses terhadap air minum merupakan hal yang harus dilakukan sejak saat ini. Untuk Indonesia, tidak banyak data mengenai air minum dan kalaupun ada maka data tersebut tidak mewakili keadaan yang sebenarnya.
Angka kemiskinan dan pengangguran yang belum meningkat secara signifikan ternyata berpengaruh terhadap kawasan kumuh di Indonesia. Walaupun beberapa pemerintah daerah telah melakukan penggusuran terhadap kawasan ini, akan tetapi secara keseluruhan hal ini hanya memindahkannya dari satu kawasan ke kawasan lainnya.

Membangun kemitraan global untuk pembangunan
Tujuan yang terakhir ini berkaitan dengan kerjasama internasional, yaitu membahas isu perdagangan internasional, bantuan serta utang internasional. Pada dasarnya Indonesia dalam melakukan pembangunan banyak didukung oleh negara-negara di dunia, hanya saja dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan utang yang sampai saat ini dirasakan membebani keuangan negara. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi apabila kita masih mendapatkan utang dan membayar utang serta bunganya kepada negara-negara lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Ukuran kesejahteraan yang saat ini banyak dipakai adalah dengan Indeks pembangunan Manusia (IPM). Sejak 1990 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia:
1.    Indeks kesehatan: Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup),
2.   Indeks pendidikan: Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi),
3.   Indeks daya beli: Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).
Ketiga dimensi diatas mempunyai nilai standar antara 0 dan 1 dan diambil angka rata-rata sederhana untuk mendapatkan nilai HDI. Kualitas pembangunan manusia kemudian dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: (i)kategori sangat tinggi (HDI > 0.900), (ii) kategori tinggi (HDI antara 0.800 - 0.900), (iii) kategori menengah (HDI antara 0.500 - 0.800), dan (iv) kategori rendah (HDI < 0.500).
United Nations Development Programme (UNDP) mengumumkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2009 adalah 0,734 dengan peringkat ke-111 dari 177 negara. Pada tahun 2008 IPM Indonesia sebesar 0,729, terjadi sedikit kenaikan indeks yang disebabkan oleh kenaikan indikator PDB per kapita (dari US$ 3,532 menjadi US$ 3,712) sedangkan untuk usia harapan hidup hampir sama dengan tahun 2008 (dari 70,1 menjadi 70,5 tahun), begitu juga dengan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan rasio pendaftaran bersekolah tetap sama dengan tahun 2008 (90% dan 68,2%) (http://www.antaranews.com/berita/1254746524/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-naik-tipis). Krisis ekonomi dunia tahun 2008 berpengaruh sedikit pada ekonomi Indonesia sehingga tingkat pertumbuhan Indonesia tetap posistif yaitu 4%, ini yang mempengaruhi IPM 2009 pada indikator PDB. Pada indikator pendidikan, pemerintah sudah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, namun pada prakteknya tidak keseluruhan digunakan untuk peningkatan sektor pendidikan sebagian digunakan untuk gaji pegawai. Hal ini menyebabkan indikator pendidikan pada IPM 2009 tidak mengalami kenaikan dibanding dengan 2008. Begitu juga dengan indikator kesehatan, walaupun ada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), namun belum bisa mendongkrak indikator kesehatan pada IPM 2009. Keberpihakan dan kepedulian dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini perlu semakin diperluas secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, agar pencapaian peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia dapat lebih baik dibandingkan pencapaian negara-negara lainnya, sehingga rangking IPM Indonesia tidak lagi berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (66), Singapura (23), Filipina (105), Thailand (87) dan bahkan Sri Lanka (102).
Pembangunan manusia di Indonesia harus dilakukan dengan kebijakan yang menyeluruh. Pembangunan ekonomi yang mensejahterakan seluruh lapisan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang memihak kepada rakyat, peningkatan mutu kesehatan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, dan peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu (Syahril, 2009).

Kesimpulan
Indonesia sebagai negara merdeka yang mempunyai tujuan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai warga dunia yang turut dalam kancah internasional maka Indonesia pun berpartisipasi menandatangani kesepakatan bersama tentang delapan tujuan pembangunan pada tahun 2015 yang sering kita kenal sebagai Millenium Development Goals. Banyak target yang harus dicapai oleh Indonesia dalam MDGs tersebut dan banyak indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam proses mencapai tujuan tersebut.
Sampai saat ini ada beberapa target yang mungkin dapat dicapai, dan ada yang agak sulit untuk dicapai karena dukungan pemerintah dan masyarakat yang kurang dalam melihat permasalahan yang ada. Sebenarnya apabila Indonesia dapat secara baik memanfaatkan momentum untuk melaksanakan MDGs tersebut maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dapat meingkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut sulit tercapai. Salah satunya adalah besarnya beban utang yang ditanggun Indonesia sehingga banyak sumber daya yang tercurah hanya untuk membayar utang serta bunganya dan tidak dipakai untuk melakukan pembangunan.

Referensi
Modul pelatihan PNPM Mandiri, IPM-MDGs, 2009
Laporan Pelaksanaan MDGs di Indonesia tahun 2007-2008, Bappenas
Syahril, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Bisnis Farmasi PT. Kalbe Farma Tbk., 2009

*paper mata kuliah GBE (ekonomi pembangunan) pada MM UGM tahun 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar